Setwapres Pantau Program Percepatan Penurunan Stunting di Ambon, Wali Kota dan Ketua TP-PKK Perkuat Komitmen Kolaborasi

BM.COM, AMBON – Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Setwapres melaksanakan pemantauan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Ambon pada 20–23 Juli 2026.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan melakukan audiensi dengan Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena yang turut didampingi Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, di ruang kerja Wali Kota Ambon, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai forum diskusi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Ambon untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengoptimalkan berbagai strategi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di daerah.

Selain audiensi, rombongan Setwapres juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kelurahan, puskesmas, posyandu, serta bertemu langsung dengan kelompok sasaran program, di antaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kegiatan tersebut bertujuan melihat secara langsung implementasi program serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Ambon terhadap program nasional percepatan penurunan stunting. Penandatanganan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat intervensi yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, Sekretariat Wakil Presiden juga menyerahkan sertifikat penghargaan dan cendera mata kepada Pemerintah Kota Ambon.

Dalam hasil pemantauan, pemerintah daerah direkomendasikan untuk terus meningkatkan cakupan intervensi melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Selain itu, kualitas dan efektivitas pelaksanaan program perlu menjadi prioritas utama, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.

Penguatan koordinasi lintas sektor juga dinilai menjadi faktor penting agar seluruh program dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi kepada keluarga.

Melalui kegiatan pemantauan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP-PKK, tenaga kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting, sekaligus mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (*

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *